SYARAT PENGAJUAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

Sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri No: 220/1980.DIII tanggal 27 November 2007 perihal Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas/ LSM. 

Yaitu setiap organisasi/ lembaga baik Ormas, OKP, LSM, maupun Yayasan wajib mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat di setiap kabupaten/ kota atau provinsi di seluruh Indonesia dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan surat pengantar yang dialamatkan kepada: Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (bagi organisasi tingkat kabupaten ke Kesbangpolinmas kabupaten/ kota, untuk organisasi tingkat provinsi ke Kesbangpolinmas provinsi). Perihal surat: Pemberitahuan keberadaan organisasi sosial kemasyarakata/ yayasan, permohonan rekomendasi tercatat bagi LSM dan Ormas yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi.

Berikut persyaratan/ lampiran yang harus disertakan:

1. Fotokopi akta pendirian/ akta notaris yang dilegalisir oleh notaris
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dilegalisir oleh notaris
3. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang
4. Susunan pengurus harian (lengkap)
5. Riwayat hidup (biodata) pengurus harian; ketua, sekretaris, dan bendahara untuk tingkat kabupaten/ kota
6. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pengurus harian masing-masing 1 lembar
7. Satu buah foto tampak depan kantor sekretariat Ormas/ LSM/ yayasan lengkap dengan papan nama dan alamat Ormas/ LSM ukuran kartu pos
8. Menyampaikan laporan hasil kegiatan organisasi kepada Kepala badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
10. Surat domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan
11. Surat keterangan kontrak/ pinjam tempat apabila masih kontrak
12. Surat keterangan tidak sedang terjadi konflik/ sengketa internal yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
13. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris
14. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diberitahukan lebih lanjut.

Untuk info selengkapnya, silakan datang ke kantor Kesbangpolinmas di kabupaten/ kota, provinsi setempat