Rabu, 02 Februari 2011

CARA MENDIRIKAN LEMBAGA ATAU YAYASAN

Lembaga sosial atau yayasan telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat sejak dahulu. satu badan yang didirikan untuk tujuan non profit ini menjadi hal yang penting dalam rangka berkontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Secara umum, lembaga apapun yang dibentuk atas keswadayaan masyarakat disebut sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) atau dengan istilah Non Government Organization (NGO). Selanjutnya, lembaga-lembaga/ badan-badan/ organisasi ini menspesifik kan diri atau dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan tujuan pembentukan ke dalam bentuk-bentuk badan yang di Indonesia dikenal dengan istilah Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Yayasan dan LSM pada dasarnya hampir sama dalam beberapa hal. Sebagai contoh; berdasarkan tujuannya, sama-sama menjadi organisasi non profit atau tidak mencari laba dalam setiap kegiatannya, serta bergerak di bidang sosial kemasyarakatan bukan kegiatan bisnis atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, meskipun di bawah yayasan/ LSM dapat mendirikan usaha-usaha untuk membantu pemasukan lembaga atau memperoleh dana demi menjalankan misinya. Berdasarkan keanggotaan, yayasan dan LSM merupakan lembaga/ badan yang tidak mempunyai anggota. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dalam tubuh yayasan atau LSM, hanya terdapat badan pendiri dan badan pengurus, serta dapat diangkat beberapa orang untuk masuk dalam badan pengawas, pembina, penasehat, dan pelindung. Inilah perbedaan yang paling menonjol antara organisasi massa (ORMAS) dengan Lembaga; yaitu dalam hal keanggotaan.

Beberapa perbedaan antara Yayasan dan LSM dapat dirinci sebagai berikut:
Dilihat dari kegiatan khususnya, yayasan lebih mengarah pada gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan saja, contoh terdapat yayasan panti asuhan, yayasan sosial amal zakat, yayasan keagamaan, pesantren, juga terdapat yayasan pendidikan. Intinya, segala kemampuannya dikerahkan untuk kegiatan yang bersifat untuk kepentingan orang banyak. Sementara LSM mempunyai kegiatan yang lebih mengarah pada keprofesionalitasan atau dapat dikatakan lebih militan dalam setiap gerakannya dibanding dengan yayasan. Secara umum, LSM (NGO) dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan besar berdasarkan tujuannya:
1. LSM Donatur; yaitu LSM yang kegiatannya memberikan donasi kepada pihak lain untuk mewujudkan misi tertentu.
2. LSM Mitra Pemerintah; yaitu LSM yang kegiatannya menjadi rekan kerja pemerintah untuk mendukung segala program-program pembangunan yang dijalankan, baik pemerintah pusat maupun daerah.
3. LSM Oposisi; yaitu LSM yang kegiatannya menjadi "oposisi" pemerintah, mengawasi dan memantau jalannya program pembangunan, serta meneliti setiap tindakan-tindakan penyelewengan. LSM ini bertujuan untuk memastikan uang rakyat digunakan sesuai dengan jalurnya dan tepat sasaran.
4. LSM Profesi; yaitu LSM yang kegiatannya berdasarkan keahlitan atau profesi tertentu, contoh lembaga pendidikan menjalankan kegiatannya pendidikan, dsb.
Dilihat dari segi legalitas hukumnya, dalam pendirian pertama kali, bentuk yayasan diprasyaratkan bagi semua pengurusnya untuk memiliki NPWP pribadi, sementara LSM tidak diprasyaratkan itu, cukup badan pendiri lembaga saja.

Berbicara mengenai pendirian yayasan atau LSM selanjutnya kita sebut dengan istilah "Lembaga" saja, berikut dapat dirinci langkah demi langkah yang bisa digunakan sebagai acuan oleh pihak-pihak yang membutuhkan;
1. Tentukan nama lembaga yang akan didirikan. Khusus untuk pendirian bentuk yayasan, nama depan harus selalu diawali dengan kata "Yayasan" (ini sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2004). Contoh; Yayasan Supersemar, Yayasan Sang Timur, Yayasan Pendidikan Islam, dsb. Untuk penentuan nama LSM dapat diawali dengan kata "LSM" dapat pula langsung nama lembaga yang diinginkan, asalkan jelas bentuk lembaganya. Contoh: Lembaga Bakti Indonesia (LBI), Indonesia Corruption Watch, LSM Lentera, LSM Pelita Bangsa, dsb.
2. Susunlah Anggaran Dasar lembaga yang akan didirikan. Khususnya untuk usaha-usaha atau kegiatan yang akan dijalankan oleh lembaga. Akan lebih baik lagi jika penyususnan Anggaran Rumah Tangga lembaga juga sudah tuntas. sehingga segala aturan kelembagaan telah siap sebelum lembaga tersebut beroperasi.
3. Tentukan badan pendiri lembaga; boleh satu orang atau lebih dari satu orang. Fungsi daripada badan pendiri sebagai pendiri awal lembaga yang nantinya mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu kelembagaan, meskipun dalam pengambilan keputusan jelas harus mempertimbangkan keputusan-keputusan musyawarah.
4. Tentukan badan pengurus awal; sedikitnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Susunan ini akan menjadi badan pengurus awal lembaga untuk periode tertentu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
5. Silakan menghadap ke notaris dengan menunjukkan Anggaran Dasar yang di dalamnya termuat; nama lembaga, tanggal didirikan, asas, maksud dan tujuan, usaha-usaha (kegiatan), badan pendiri, badan pengurus. Para penghadap harus para pendiri lembaga secara langsung untuk tanda tangan akta di hadapan notaris dilampiri foto kopi kartu identitas masing-masing badan pendiri. Selanjutnya, notaris akan mengeluarkan salinan Akta Pendirian Lembaga/ Yayasan atau biasa disebut Akta Notaris.
6. Akta Pendirian harus segera didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan tempat domisili perkara untuk mendapatkan pengesahan.
7. Setelah mempunyai Akta Pendirian yang sah, segera menentukan logo yang akan dipakai dalam hal surat menyurat atau administrasi lembaga. Kemudian cap/ stempel lembaga yang menjadi satu bagian penting dalam segala proses birokrasi.
8. Siapkan salinan Akta Pendirian, Susunan Pengurus, Salinan Kartu Identitas Badan Pendiri & Salinan NPWP Pribadi Badan Pendiri (untuk LSM), Salinan NPWP Pribadi Badan Pendiri dan Badan Pengurus (untuk Yayasan). Apabila belum mempunyai NPWP Pribadi, secara bersamaan dapat didaftarkan kolektif. Datanglah ke Kantor Pajak Pratama (untuk proses pembuatan NPWP lebih cepat), atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Inilah satu proses pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
9. Berbekal salinan Akta Pendirian, salinan NPWP lembaga, salinan kartu identitas ketua dan bendahara lembaga, kita dapat membuka rekening bank atas nama lembaga di bank yang dipilih. Setiap bank memiliki kebijakan-kebijakan tertentu mengenai rekening atas nama badan. Baik dalam jumlah setoran awal maupun bukti legalitas pendukung; misal ada bank tertentu yang membutuhkan surat keterangan dari dinas/ instansi pemerintah untuk rekomendasi pembuatan rekening bank. Setelah syarat-syarat terpenuhi, lembaga yang didirikan akan mempunyai Rekening Bank atas nama lembaga yang ditandatangi minimal oleh dua orang yaitu ketua dan bendara.
10. Langkah selanjutnya, daftarkan lembaga yang berdiri ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Lintas Masyarakat (Kesbanglinmas) atau badan yang menaungi kelembagaan non pemerintah. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sehingga lembaga yang berdiri diakui oleh pemerintah setempat sebagai lembaga yang legal. Syarat yang diperlukan adalah anda harus menyusun proposal pendirian lembaga yang berisi; permohonan SKT, profil lembaga, visi dan misi, program jangka panjang, program jangka pendek, susunan pengurus, salinan Akta Pendirian, salinan NPWP lembaga, salinan kartu identitas pengurus, salinan nomor rekening bank, surat keterangan domisili.
11. Sampai dengan langkah ini, lembaga telah berhak untuk beroperasi, menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh pengurus.
12. Untuk mendapatkan legalitas yang kuat di mata hukum, alangkah lebih baik jika lembaga didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) baik di Kantor Pusat Jakarta maupun Kantor Wilayah yang terdapat di kota-kota provinsi di Indonesia. Ini membutuhkan proses yang cukup panjang, apabila mengalami kesulitan, silakan meminta bantuan notaris dimana lembaga didirikan untuk mempersiapkan pendaftaran lembaga.
13. Jika kegiatan-kegiatan berkaitan dengan SKPD/ dinas-dinas/ instansi pemerintah; silakan menjalin kerjasama dengan mensosialisasikan lembaga ke berbagai instansi terkait. Jika diperlukan, dapat diurus ijin operasional lembaga yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Contoh; lembaga pendidikan harus mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan, Yayasan Panti Asuhan harus mendapatkan ijin operasional dari Dinas Sosial, dsb.

Ini menjadi satu acuan yang cukup singkat, apabila terdapat kekeliruan kami mohon maaf sebelumnya. Bagi yang mempunyai informasi lebih akurat, kita bisa share di blog ini. Selain itu, kami membuka ruang tanya jawab apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dan mungkin kami bisa membantu memberikan jawaban.

Mari gunakan blog ini secara arif dan bijaksana demi kepentingan yang lebih luas!
Salam Bakti Indonesia....!

Penulis:
Andreas Indro Bagus Setyo Nugroho, A.Md.,S.E. (Ketua Umum LBI)

25 komentar:

  1. MARI KITA SHARING (TUKAR INFORMASI) MENGENAI LEMBAGA - LEMBAGA KESWADAYAAN. SILAKAN POS KOMENTAR ANDA PADA KOLOM KOMENTAR YANG TELAH DISEDIAKAN. APABILA ANDA TIDAK MEMILIKI AKUN PADA LAYANAN DI BAWAH, ANDA BISA ISI "BERI KOMENTAR SEBAGAI" DENGAN PILIHAN "ANONYMOUS"
    KAMI TUNGGU KOMENTAR ANDA!....

    SALAM BAKTI INDONESIA

    (REDAKSI LBI)

    BalasHapus
    Balasan
    1. Salam semangat mas.. Punten mas, saya mau tanya dan minta bimbingannya mas dan mb.. Syarat dan ketentuan untuk pembentukkan suatu komunitas atau lsm gmn ya... Alhmdllh komunitas yg kami bentuk sudah berjalan.. Komunitas kami bergerak dlm bidang sosial, seperti halnya Baksos, Pendidikkan, atau yg menyangkut HAM.. nama komunitas kami ialah Laskar Anak Indonesia..
      Mohon bimbingannya dan kerjasamanya mas/mb..
      Salam semangat

      Hapus
    2. mf sebelumnya. salam sapa mass kami dari lembaga al-mubarok sumbawa ntb mohon kiranya kami dibimbing dal hal membesarkan lembaga. lembaga kami bergerak dalam bidang sosial, agama, kesehtan, ekonomi dan pendidikan komunitas kami baru terbentuk thn 2013 ini sekali lagi mohon kerjasamax yang baik dan ini no. kontak kami 087863897753 an. sirajuddin

      Hapus
  2. makasih nih artikelnya membantu sekali, oo iya contoh anggaran lembaga dunk bisa share gak..
    makasih yah.

    BalasHapus
  3. Salam sejahtera,

    Saya ingin membuat sebuah badan amal, apakah jika tidak memperoleh status hukum atau saya tidak menempuh langkah2 yg telah disebutkan diatas lantas badan amal yg akan saya dirikan berstatus "Ilegal"? apa konsekuensinya bila hal itu terjadi?

    Terima kasih sebelumnya.

    BalasHapus
  4. 1. terima kasih kembali, sebelumnya mohon maaf karena baru sempat membalas karena kesibukan kami dalam kelembagaan. memang kami sengaja untuk menyediakan blog ini untuk bisa saling menukar informasi mengenai segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. untuk contoh AD/ART sudah kami cantumkan contoh AD/ART Karang Taruna Pangeran Puger. Sebenarnya banyak contoh AD/ART lain, mungkin lain waktu akan kami perbaharui informasinya. Silakan update terus informasi di blog ini yang akan selalu diperbaharui secara berkala. txs!

    BalasHapus
  5. 2. terima kasih untuk respon yang diberikan! mengenai badan amal, atau badan-badan lain selama itu didirikan oleh masyarakat secara swadaya, dalam artian bukan badan milik pemerintah, harus dilegalkan secara hukum. Kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum, jadi sudah sepantasnyalah harus mempunyai status hukum alias terpenuhinya ijin2 sebagai lembaga ataupun yayasan. Konsekuensinya jika tidak berbadan hukum dapat dirinci sebagai berikut:
    - kurangnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas dan kapabilitas yang lembaga anda miliki, dampaknya program kerja lembaga anda akan jelas terhambat;
    - tidak diakui oleh pemerintah; baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, sehingga tidak dapat dibina lebih lanjut;
    - terhambatnya hubungan kerjasama dan kemitraan antar lembaga yang lebih bonavide dan berkompeten di bidangnya;
    - hilangnya perlindungan hukum jika terjadi masalah atau sengketa, atau keadaan insidental lain;
    - tidak berhak mengajukan, menerima, ataupun menuntut pemerintah untuk mengeluarkan hibah atau bantuan dalam bentuk apapun;
    - dapat dipidanakan oleh karena melanggar undang-undang mengenai yayasan.

    Silakan untuk dipertimbangkan sendiri, jika itu bersifat hanya sebatas perkumpulan, tidak perlu mempunyai AD/ART ataupun syarat2 kelembagaan lain. Namun jika itu merupakan sebuah organisasi atau lembaga atau yayasan yang bergerak dalam bidang tertentu dan diharapkan dapat dikelola secara profesional, sebaiknya dipenuhi segala persyaratan yang ada! semoga jawaban kami bermanfaat.

    BalasHapus
  6. Artikel yg sangat membantu, begitu runtun..dan menjawab apa yg saya pikirkan selama ini. sekali lagi terimakasih buat tulisan ini, semoga mendapat Berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa.

    BalasHapus
  7. yayasan yang sudah didaftarkan ke notaris punya wewenang mendirikan lembaga baru di bawah yayasan ya?

    trims

    BalasHapus
  8. @anonim: terima kasih atas apresiasinya. Semoga dapat membantu dan sukses!
    @syam: ya, di bawah yayasan dapat didirikan lembaga-lembaga atau badan baru yang tidak bertentangan dengan tujuan yayasan itu sendiri.

    BalasHapus
  9. Salam Bakti Indonesia . Sebelumnya saya mengucapkan banyak Terimakasih, karena Blog ini telah membawa pemikirian yang terang bagi saya terutama, untuk Admin ( Lembaga Bakti Indonesia ) saya sudah menyusun Program Penanggulangan Kemisikinan, Program ini bukanlah Program Pemerintah, tapi Program yg dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, Di Program ini kami mengundang seluruh Rakyat Indonesia untuk bergabung bagi yang berminat tentunya, memang tidak berkumpul disuatu tempat, namun secara menggunakan Teknologi hanya dengan mengirimkan data personal dan akan kami Manage melalui Website dan apabila ingin berkonsultasi atau berkontribusi lebih besar dapat menghubungi Kantor Kami, ada beberapa kesulitan yang dengan ini saya mengharapkan LBI bisa memberikan Arahan karena kami meyakini LBI lebih Professional, berikut yg kami butuh arahan :

    1. Pengelola Berbeda - beda KTP
    2. Kantor akan didirikan di Tempat yang tidak sesuai dengan KTP Ketua Pengurus ( Saya )bisa disebut kantor sementara
    3. Cara Legalitas secara Detail karena kami benar - benar baru kali pertama dan Kami Terdiri dari Para Pemuda / Pemudi .

    Demikian yang dapat kami sampaikan, besar harapan kami dapat konsultasi . Email : syamsul_blsi@yahoo.co.id

    BalasHapus
  10. Bagaimana kita bisa mengatakan suatu yayasan tidak mengambil keuntungan atau non profit?

    BalasHapus
  11. Bagaimana cara mengajukan dana CSR dalam penyuluhan kanker serviks oleh relawan? terkait alat deteksi kanker serviks untuk warga tidak mampu? trimakasih

    BalasHapus
  12. Salam Bakti Indonesia, oleh karena berbagai kesibukan, banyak comment tidak dapat kami tanggapi dengan cepat! kami mohon maaf,
    @Admin: kami sudah balas lewat email ya! semoga memuaskan
    @Vina: Perbadaan mendasar pada tujuannya. Yayasan berorientasi pada sosial kemasyarakatan, artinya kegiatan yang diselenggarakan tidak BERORIENTASI PADA MENCARI KEUNTUNGAN. Namun, dalam mencapai tujuannya tersebut, yayasan harus mendapatkan sumber dana (bisa dari pihak luar dalam bentuk hibah tidak mengikat, dsb) atau juga bisa menjalankan usaha secara mandiri untuk membiayai segala kegiatan yang dijalankannya. Semakin besar yayasan/ lembaganya, sudah barang tentu semakin besar pula biaya operasionalnya, sampai pada honor/ penggajian karyawan/ tenaga. Inilah yang membedakan lembaga/ yayasan dengan badan usaha.
    @Anonim: untuk mengajukan atau mencari dana dapat dari berbagai sumber, silakan menjalin kemitraan dengan banyak pihak baik pemerintah maupun swasta untuk menyukseskan program tersebut. terima kasih!

    BalasHapus
  13. saya maulana dari lampung tengah, berangkat dari keinginan hablumminaallah hablumminannas saya pingin dalam pengembanganya madrasah kami yang berdiri sudah16 thn agar dapat di akui, agar dapat lebih mudah mendapat informasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait dan juga untuk kemudahan melangkah.
    kira-kira dalam prosesnya sulit atau tidak dan rumit atau tidak ya?

    BalasHapus
  14. Terima kasih artikel ini sangat berguna untuk saya yang ingin mendirikan yayasan sosial penanggulangan kemiskinan.

    BalasHapus
  15. Ass. terimakasih atas infonya, saya mau tanya kalau yayasan sosial perlu g? membuat SIUP, soalnya ada beberapa bank yang meminta itu, kalau tidak, tidak bisa dibuat atas nama lembaga, harus menggunakan nama pribadi atau 2 orang nama pengurus, sementara masyarakat lebih percaya no.rek a/n. yayasan, selanjutnya apa bila membuat SIUP ada kewajiban bayar pajak atau tidak ? mohon masukannya.terima kasih. wassalam.

    BalasHapus
  16. Ass. terimakasih atas infonya, saya mau tanya kalau yayasan sosial perlu g? membuat SIUP, soalnya ada beberapa bank yang meminta itu, kalau tidak, tidak bisa dibuat atas nama lembaga, harus menggunakan nama pribadi atau 2 orang nama pengurus, sementara masyarakat lebih percaya no.rek a/n. yayasan, selanjutnya apa bila membuat SIUP ada kewajiban bayar pajak atau tidak ? mohon masukannya.terima kasih. wassalam.

    BalasHapus
  17. knp lsm hrs mempunai npwp, pdhl lsm itu hanya control sosial, bkn mencari laba atau keuntungan.

    BalasHapus
  18. Saya punya bimbingan belajar yg sudah beroperasi sejak tahun 1990. Waktu tidak perlu ijin karena non-vokasi, Ijin Operasional baru ada tahu 2010 dari Dinas Pendidikan. Misalkan sekarang mau saya jadikan Lembaga Bimbingan Belajar, bisakah dibuat akta pendiriannya tahun 1990?

    BalasHapus
  19. Mas mau tanya? saya ingin mau mendirikan PG/TK dan Daycare langkah-langkah apa saja yang harus di persiapkan sebelum pendidikan ini berjalanan. kalo bisa share ke email saya mas : irvankamal70@yahoo.co.id

    BalasHapus
  20. Saya Koordinator Komunitas BABUJU, Bima - NTB, bergerak pada Misi Kemanusiaan, Bencana, Advokasi dan Investigasi Konflik, Pemantauan Pembangunan dan Pelaksanaan Demokrasi, Pendidikan Karakter serta ekonomi Kreatif.... Saat ini saya berencana membangun Divisi Khusus Penanganan Keuangan (Donasi) Bantuan Kemanusiaan untuk di Bima... apa bisa disingkronkan dalam payung Lembaga BABUJU...??

    saya punya FB: 'Rangga Babuju', disitu gambaran kegiatan dan aktifitas Komunitas BABUJU ini dipaparkan, juga beberapa tulisan aktifitas di Kompasiana.com serta bisa dilirik di www.babuju.com (hampir setahun tdk ter-update karena 4 kali di hacker)

    terima kasih, semoga berkenan untuk dijelaskan.

    Salam saya,

    email: ranggababuju@gmail.com

    BalasHapus
  21. Klu mau bikin TPQ, bgmn prpsesx bang? Mohon d share d emal kl bs bang. ikbal_pralambang@yahoo.com

    BalasHapus
  22. Dear All,

    Bagaimana bila suatu lembaga mengadakan workshop/bimtek atau diklat sedang SKT Kemendgri Kesnagpol sedang dalam pengurusan namun telah di mendapatkan Menkumham.. apakah diklat tsb di akui ?

    Terima Kasih.

    amel.rcmj@gmail.com

    BalasHapus
  23. Insya Allah Allah akan bantu kita jika kita bantu Dia
    http://www.quantumfiqih.com/2014/06/majalah-digital-gratis-free-quantum_1673.html

    BalasHapus